PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERNYATAAN SIKAP PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KEKERASAN Dl UIGHUR
Dibaca: 758
Nomor: 5 26/PER/l. 0/1/2018
Warga suku Uighur adalah kelompok minoritas muslim yang terletak di Xinjiang Barat. Suku Uighur mengalami berbagai macam tindak kekerasan dan deskriminasi oleh sebagian warga Cina. Pada Agustus 2018, sebuah komite PBB mendapat laporan bahwa hingga 1 juta Uighur dan kelompok Muslim lainya ditahan di wilayah Xinjiang Barat dan disana mereka menjalani apa yang disebut program redukasi atau pendidikan ulang, mereka dipaksa belajar Mandarin dan meningalkan keyakinan imam mereka.
Hal ini mendorong Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap tentang kekerasan di Uighur yang menyatakan:
- Jika kekerasan yang diberitakan oleh media massa dan lembaga-lembaga hak azasi manusia dan kemanusiaan internasional benaradanya, maka PemerintahTiongkok telah melakukan tindakanyang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak azasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apapun alasannya, Pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi. Pemerintah Tiongkok, sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme.
- Menghimbaukepada Pemerintah Tiongkok untuk membuka diri dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan, Penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran
- Mendesak kepada PBB dan OKI untuk mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan internasional, PBB dan OKI memiliki tanggungjawab besar dalam menciptakan perdarnaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun.
- Agar Pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkahdiplomatik sesuai prinsip politik bebas dan aktif untuk menciptakan perdarnaian dunia dan menegakkan hak asasi manusia di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.
- Agar Duta Besar Tiongkok untuk Republik Indonesia segera memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam, melalui Omas-Ormas Islam. Sikap diam Pemerintah Tiongkok dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan diplomatik kedua negara dan hubungan persahabatan masyarakat Indonesia dengan Tiongkok yang selama berabad lamanya terbina dengan baik.
- Muhammadiyah siapmenggalangdukungan kemanusiaan dan material untuk perdarnaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uighur,
- Menghimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, agar dalam menggalang solidaritas untuk Uighur tetap mengedepankan kesantunan, perdarnaian, dan tetap menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat Indonesia.
Nashrun Min Allah wo Fathun Qarib.
Tags:
Kategori:
Arsip Berita
